Tantangan Pendidikan Calon Presiden (1)

siswa

BETAPAPUN  kaya dan melimpah sebuah negara akan sumber daya alam, semua itu akan sia-sia bila tidak disertai kehadiran manusia-manusia yang cerdas dan bertanggungjawab. Sumber daya manusia sebagai sebuah bangsa hanya bisa muncul bila tersedia layanan pendidikan yang baik. Menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan transparan, merupakan tantangan para calon presiden mendatang. Kita harus akui bahwa pendidikan nasional kita selama sepuluh tahun terakhir sangatlah terpuruk. The Learning Curve 2014, yang baru dirilis Pearson memosisikan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem pendidikan terburuk, yaitu berada pada urutan terakhir dari 40 negara. Tahun lalu, kita berada pada urutan 39 dari 40 negara di atas Meksiko. Sekarang kita menjadi juru kunci. Keterpurukan ini terjadi karena adanya berbagai macam kebijakan pendidikan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pedagogi-pembelajaran, politisasi pendidikan, dan kebijakan yang abai terhadap nilai-nilai moral.
Karena itu, para calon presiden memiliki tugas berat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang sifatnya fundamental dan prioritas untuk memajukan kualitas pendidikan di masa depan. Persoalan-persoalan fundamental itu adalah sebagai berikut:

Kurikulum 2013

Pemerintahan SBY-Boediono telah mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tanpa membuat evaluasi dan analisis tentang efektivitas KTSP 2006. Polemik yang terjadi di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan atas Kurikulum 2013 sejak awal kemunculannya menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 dari banyak sisi sangat bermasalah (filsafat, pedagogi, paradigma dan teori pembelajaran, buku, sistem pelatihan guru, desain pembelajaran dan sistem evaluasi). Perubahan kurikulum harus dilakukan secara integral dan tidak bisa dilakukan secara tambal sulam.

Setiap perubahan kurikulum akan memengaruhi dinamika pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, ketika kurikulum berubah, sistem pendidikan juga akan berubah. Untuk itu, pemerintahan yang baru memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kembali keberadaan Kurikulum 2013 yang menimbulkan kerancuan, kebingungan, dan ketidakadilan bagi seluruh siswa di Indonesia.

Pemerintah baru perlu mengevaluasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh, mengadakan revisi fundamental terkait dengan pendekatan pedagogi, konsep pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem evaluasi yang didesain secara menyeluruh, diujicobakan secara terbatas untuk menguji efektifitasnya, baru menerapkannya secara keseluruhan secara serentak bila semuanya sudah disiapkan dengan matang. Pelaksanaan Kurikulum 2013 secara bertahap harus dihentikan, untuk menjaga keadilan dan tidak terjadinya dua sistem kurikulum yang melanggar amanat UU Sisdiknas.

Ujian Nasional

Pemerintahan SBY, selama 10 tahun telah menerapkan ujian nasional bersifat standar yang dipergunakan untuk menentukan kelulusan siswa, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Sekolah Menengah Atas. Gelojoh standarisasi pendidikan, yang bahkan menjadi semakin kalap sifat high-stake-nya, jumlah mata pelajaran, dan penggunaannya, ternyata tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam banyak hal, dampak UN justru kontraproduktif dengan tujuan pembelajaran sendiri. Sebaliknya, demoralisasi dan kehancuran pendidikan nasional yang kita tuai (reduksi belajar pada hafalan, kecurangan sistematis, munculnya mafia sindikat jual beli soal dan jawaban UN, siswa bunuh diri karena stress UN).

Pemerintah baru nanti harus berani mendobrak demoralisasi ini dengan mengevaluasi tujuan dan fungsi Ujian Nasional dengan mendasarkan diri pada ilmu psikometrik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pemerintah perlu mempergunakan Ujian Nasional hanya untuk memetakan kualitas pendidikan di tiap daerah sebagai alat bantu pengembangan dan intervensi pendidikan berupa affirmative action bagi sekolah yang belum memenuhi standar nasional. Pemetaan pendidikan tidak harus dilakukan setahun sekali, dan tidak harus dilakukan di akhir tahun kelas. Kebijakan untuk menentukan kelulusan siswa perlu dikembalikan pada sekolah dan guru sebagai pendidik sesuai dengan amanat UU Sisdiknas.

Agar dapat mengevaluasi kualitas siswa, Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan subjek ajar dan keterampilan pengajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara otentik. Selain itu, berbagai macam perilaku manipulatif atas data-data nilai UN yang justru mengaburkan realitas sesungguhnya pendidikan kita harus segera dihentikan. Mengakui bahwa ada persoalan dan masalah adalah awal membangun tradisi baru untuk meningkatkan pendidikan nasional.

Pemerintah baru perlu mendesain sebuah evaluasi akhir untuk menentukan standar kualitas lulusan anak Indonesia pada jenjang sebelum memasuki Perguruan tinggi sebagai syarat menerima ijazah negara. Ujian akhir ini hanya menguji hal-hal fundamental yang harus dikuasai setiap lulusan SMA sebagai modal pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk terlibat aktif di lingkungan global dan memperkuat daya inovasi dan kreasi bangsa (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains/Social). Ujian Akhir ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berada di bawah kewenangan Kemendikbud.

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.