Pijar Vatikan II di Tahun Iman: Bukan Kunjungan Biasa (21D)

< ![endif]-->

HARUS diakui, kunjungan Paus JP2 ke Indonesia yang bersejarah itu bisa terwujud, karena peran banyak  pihak khususnya Presiden Soeharto, Pemerintah RI dan jajarannya. Di banyak negara lain, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya Katolik dan tradisi Katoliknya lebih tua dari negara itu sendiri, kunjungan seorang Paus tidak selalu diterima. Banyak yang memprotes kunjungan Paus itu mahal, biaya pengamanannya tinggi, tak sebanding dengan manfaatnya, dsb.

 

Sementara di Indonesia, nampaknya semua baik-baik saja. Hanya seorang Pak AR, pimpinan Muhammadiyah di Yogayakarta yang terang-terangan menulis surat terbuka menentang kedatangan Paus. Tetapi pemerintahan Pak Harto tidak sedikit pun terpengaruh oleh pendapat itu.

Siapa Paus JP2 dan perannya yang begitu penting sehingga ia menjadi salah satu tokoh dunia terbesar, sudah langsung membuat negara mana pun merasa terhormat mendapat kunjungannya. Sebelum Paus JP2 datang ke Indonesia, orang sudah mendengar kisah hidup orang besar ini. Semua angkat topi, mengetahui bagaimana beliau bersedia mengampuni dan mendatangi penembaknya di penjara. Semua tahu, tanpa kiprahnya yang begitu heroik di Polandia dan peran besarnya melawan sistem yang menindas, maka Eropa Timur tak mungkin bebas dari komunisme.

 

Presiden Suharto dan Mgr Bello

Maka ketika orang besar ini datang mengunjungi kita, semua seolah menyambut dengan antusias. Melalui Deplu, Kedubes Vatikan di Jakarta, Kedubes RI untuk Vatikan di Roma, Pemerintah Indonesia  sangat intensif mempersiapkan kunjungan Paus ini.  Dubes RI untuk Vatikan waktu itu yakni Bapak Rony Kurniadi dan Ny. Melinda –isterinya yang mantan seorang suster Ursulin– juga sangat sibuk dan sangat bersemangat mempersiapkan kunjungan ini.

 

Bolak-balik Pak Rony terbang ke Jakarta mengikuti rapat persiapan dengan Deplu maupun Istana. Pemerintah mempersiapkan pengamanan yang luar biasa. Semua tempat yang mau didatangi Paus, disisir ketat.

 

Kata Pak Frans Seda : “Ini kan bukan kunjungan Kepala Negara biasa. Kehormatan negara sangat dipertaruhkan kalau sampai ada apa-apa dengan Paus di Indonesia!”

 

Masalah Timor Timur

 

Status Timor Timur (Timtim) di dunia internasional pada tahun 1989 itu belum jelas. Secara de facto, Timtim diklaim sebagai provinsi ke-27 Indonesia karena ‘berintegrasi’ pada 1976. Namun, di sisi lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional tidak mengakuinya.

 

Vatikan sendiri pun masih menganggap Timtim sebagai wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, Keuskupan Dili yang dipimpin Mgr. Carlos Filipe Ximenes Bello (waktu itu) tidak masuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Kalau pun Mgr Bello kerap mengikuti acara-acara KWI di Jakarta, statusnya hanyalah sebagai ‘peninjau’.

 

Mgr Bello, yang oleh rezim Orde Baru sering dituduh ‘anti-integrasi’, pun berusaha meredam kecurigaan pemerintahan Soeharto. Dia menegaskan, kunjungan Paus JP2 ke Timor Timur pada 1989 tak lebih sebagai kunjungan biasa seorang gembala kepada domba-dombanya.

 

Bukankah Dioses (Keuskupan) Dili langsung berada di bawah Vatikan?

 Presiden Suharto dan Paus Yohannes Paulus II

Beberapa negara yang menjadi “musuh” Indonesia dalam kasus Timor Timur, seperti Portugal, terang-terangan menuduh Pemerintah Indonesia memakai kunjungan Paus ini untuk mencari simpati. Kunjungan Paus ke Dili dituduh sebagai upaya mempengaruhi Paus agar berpihak ke Indonesia dalam kasus Timor Timur. Bahwa Paus mengunjungi Dili dari Jakarta, oleh banyak pengamat sudah dianggap sebagai kemenangan Indonesia.

 

Kasak-kusuk politik yang waktu itu memanas memang berhubungan dengan “jadwal” Paus ke Jakarta atau ke Dili dulu. Juga kasak-kusuk apakah Paus di Timtim akan mencium tanah atau tidak. Walau secara politis Pemerintah RI berkepentingan agar Sri Paus menggunakan forum kunjungan ini untuk mengakui status Timtim sebagai bagian dari NKRI, namun nampak sekali Paus JP2 tak ingin terjebak dalam “permainan politik” semacam itu.

 

Dengan cerdik, Vatikan menyebut kunjungan ini hanyalah kunjungan pastoral biasa.

 

Dan memang, dalam misa di Dilli, Sri Paus bersikap netral. Tak ada pernyataan politik yang bersifat pro atau kontra tentang kemerdekaan Timor Timur. Sri Paus hanya meminta agar semua pihak menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati kehidupan, memajukan keadilan dan perdamaian.

 

Isi khotbah normatif yang juga sering disampaikan di tempat-tempat lain di dunia.

 

Bahwa Paus tidak mencium tanah saat mendarat di bandar udara Komoro, sangat melegakan banyak pihak di Indonesia. “Saya sempat tak bisa tidur memikirkannya,” kata seorang pejabat tinggi.

 

Kalau sampai Paus sampai mencium tanah di Timtim, berarti Paus mengakui Timtim sebagai sebuah negara. Itu yang waktu itu menjadi kekhawatiran besar Pemerintah Indonesia dan para pejabat kita. Banyak yang tidak mengerti bahwa Gereja tidak berpolitik.

 

Paus datang ke Indonesia terutama sebagai gembala umat, bukan sebagai tokoh politik.

 

Paus Yohannes Paulus II tersenyum jelang mendaratMemang tidak bisa dipungkiri, kunjungan Paus JP2 ke Dili selama empat jam itu, punya dampak politis yang menguntungkan posisi Indonesia di dunia internasional. Soalnya belum semua negara, termasuk Vatikan, mengakui integrasi Tim-Tim menjadi provinsi ke-27 RI.

Secara tidak langsung ucapan Gubernur Timor Timur Mario Viegas Carrascalao menyiratkan kepuasan atas “keberhasilan” itu. “Selama 450 tahun dijajah Portugis, tak sekali pun Timtim dikunjungi Paus,” kata Carrascalao.

 

“Baru 13 tahun Timtim berintegrasi dengan Indonesia, Paus sudah datang,” tambahnya. (Bersambung)

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.