Pentingnya Spiritualitas Politik (2)

politik religion

TINDAKAN dan tingkah laku politisi terutama dalam waktu 48 bulan terakhir ini memang memprihatinkan. Korupsi yang biasanya dilakukan ‘diam2’ telah menjadi ‘terbuka’ dan ‘vulgar’.

Bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu tetapi melibatkan ‘puluhan’ anggota DPR dan pejabat dari ‘menteri’ sampai ‘pejabat kecil’, bahkan Menteri Agama pun menjadi tersangka KPK.

Korupsi juga melibatkan 2 orang Ketua Umum Partai (Partai Demokrat dan Partai Persatuan dan Pembangunan/PPP) dan seorang Presiden partai (Partai Keadilan Sejahtera/PKS). Korupsi berjemaah telah melibatkan penguasa, anggota DPR, dan pengusaha. Hal ini terlihat pada ‘bancaan’ anggaran Negara (APBN) mulai dari proses perencanaan, pembahasan dan pengambilan keputusan, sampai pencairannya.

Penegak hukum polisi, jaksa dan hakim juga terlibat korupsi bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini sedang diadili di pengadilan Tipikor. Benteng terakhir penegakan Konstutusi telah tercemar.

Tindakan kekerasan – baik yang berlatar belakang agama atau bukan – semakin marak. Terasa adanya unsur kelambatan atau kekurang-tegasan penegakan hukum. Akibatnya, tindak kekerasan semakin meluas dan semakin ‘kejam’.

Penyerbuan kelompok tertentu  di Sleman, Yogyakarta beberapa hari yang lalu terhadap pertemuan umat Katolik yang sedang berdoa ‘rosario’ (bulan Mei adalah bulan Rosario) dan menganiaya korban dengan benda-benda keras sampai dengan menyetroom anak kecil sudah diluar batas moral, etika, dan hukum.

Pernyataan Gubernur Sultan HB X menyatakan bahwa ‘jalan dialog sudah macet. Yang diperlukan sekarang adalah tindakan hukum dan meminta Polisi segera bertindak’.

Kejadian-kejadian di atas menimbulkan pertanyaan besar atas peran spiritualitas dalam politik Indonesia. Pengertian spiritualitas lebih dari sekedar semangat tetapi lebih berkaitan dengan Roh Allah pada pengalaman hidup rohani.

Ia  menyangkut kehadiran Allah yang dialami oleh politisi dalam relasi dengan-Nya. Ia lebih luas dari hanya sekedar urusan perebutan kuasa, tetapi menggambarkan bagaimana penghayatan kehidupan rohani menampakkan relasinya dengan dunia sosial politik (Romo Yan Olla, “Spiritualitas Politik”).

Peran Gereja Katolik dalam ‘menyucikan dunia’ terlihat jelas pada Surat Gembala KWI menyongsong pemilihan legislatif (Pileg 4 April) dan pemilihan presiden (Pilpres 9 Juli). Surat-surat tersebut telah memberikan pesan moral kepada umat Katolik – bahkan kepada semua orang – bahwa wajib mengikuti secara aktif proses politik dengan menggunakan hati nurani-nya yang cerdas, memilih Calon dengan kriteria yang jelas sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja (ASG), dan mewanti-wanti untuk menghindari politik uang dan kampanye hitam. Inti pokoknya adalah menempatkan ‘manusia’ sebagai sentral kegiatan politik. Politik untuk manusia bukan manusia untuk politik!

Banyak orang berpendapat bahwa politik itu kotor. Sesungguhnya yang kotor itu bukan politiknya, tetapi ‘POLITISI’-nya yang tidak mengindahkan norma-norma sopan santun, moral dan etika, serta hukum. Politik seharusnya mencerminkan penerapan spiritualitas yang ditujukan untuk melayani rakyat guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Politik adalah tindak melanjutkan karya Allah untuk menyucikan dunia yang ‘kotor’ seperti yang ditampilkan oleh pengalaman Kristus menyucikan dunia dalam mewujudkan keselamatan umat manusia, kepentingan umum (bonum commune). Politik adalah sarana untuk melayani rakyat bagi kepentingan umum. Kesejahteraan umum adalah hukum tertinggi  (Salus populi suprema lex).

Tautan: Pentingnya Spiritualitas Politik (1)

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.