Pentingnya Spiritualitas Politik (1)

spiritual politik

” Di tengah-tengah kenyataan praktek bermain-main politik yang salah dan di tengah-tengah penumpulan etis yang merebak, seandainya etika politik yang diinspirasikan oleh iman kristiani sungguh-sungguh dijalankan, pelan-pelan cita-cita untuk membangun kesejahteran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai.” ( Mgr I.Suharyo ).

“Tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang adil merupakan tugas sentral politik. Negara yang tidak memerintah dengan keadilan adalah gerombolan perampok…Keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok ukur segala politik. Politik itu lebih daripada sekedar teknik penataan ruang publik. Asal dan tujuannya adalah keadilan, dan ini bersifat etis” (Deus Caritas Est).

TAHUN  2014 adalah tahun politik. Dalam tahun ini dilakukan pergantian 5 tahunan pimpinan nasional (Presiden dan wakil presiden) dan pergantian wakil rakyat di DPR dan DPD, DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/kota. Tanggal 9 April pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan tangggal 9 Juli pemilihan presiden (Pilpres). Di samping itu masih ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur, bupati dan walikota.

Agenda politik dipenuhi dengan proses politik hingar bingar berupa kampanye Partai di media elektronik, media cetak, poster dan baliho serta pengerahan masa dan iklan besar-besaran. Berbagai cara dilakukan bukan hanya dengan menyampaikan visi misi yang jelas, tegas, ‘yang realistis dan yang tidak realistis’ tetapi juga dengan kampanye bombastis penuh dengan janji-janji yang tidak masuk akal dan kampanye Negatif termasuk yang berbau SARA (suku, agama,ras,antar golongan) dan kampanye Hitam yang penuh dengan fitnah dan pembunuhan karakter lawan politiknya.

Bagi sebagian politisi, politik hanya diartikan sebagai perebutan kekuasaan, asal berkuasa. Akhirnya, semua tindakan dilakukan – termasuk yang haram – “tujuan menghalalkan cara”, tanpa sopan santun, etika dan moral. Kelihatan jelas mana partai yang “menghalalkan segala cara” dan partai yang “menghalakan hanya hal yang halal”. Salah satunya adalah penggunaan ‘Politik Uang” untuk membeli suara.

Suara rakyat terutama yang kecil dan miskin dihargai sangat rendah hanya 10, 25, 50 atau 100 ribu rupiah untuk satu suara. Politik uang tersebut dilakukan bukan lagi secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terbuka secara vulgar. Bahkan ada pidato salah satu Calon yang ditujukan kepada rakyat “kalau ada yang memberikan uang terima saja, karena uang itu adalah uang rakyat, hasil korupsi”. Politik uang yang semula hanya dilakukan diam-diam menjadi terbuka dan memperoleh ‘legitimasi’-nya. Sangat memalukan!

Selain itu dalam kampanye untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan tersebut bahkan terbersit pula tindakan ‘membeli’ partai untuk mendukung Calon dengan uang atau iming-iming kedudukan atau bagi-bagi kursi dari yang ‘tinggi sampai bawah’. Terdapat pula tindakan tidak terpuji dari ‘penguasa’ dengan intimidasi agar memilih salah satu calon demi suatu kekuasaan dan kedudukan.

Praktik-praktik ‘machiavelli’-an dijalankan – dengan segala cara ‘halal atau haram’. Teori filosof dan orator Machiavelli yang diterapkan di Italia Utara pada abad 5 diadopsi begitu saja tanpa melihat konteks situasi (darurat) dan kondisinya (negara yang hampir runtuh).

Tujuan Machiavelli mungkin benar untuk menyelamatkan Negara yang akan hancur saat itu, tetapi jelas tidak masuk akal dilakukan dalam situasi normal dan damai saat ini. Atau memang saat ini sudah dinilai dalam keadaan darurat untuk melegitimasi tindakan ‘kotor’ semacam itu? Sangat aneh!

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.