Pembunuhan Karakter Lawan Politik Melalui Kampanye Hitam

American Politics Concept

Menyambut Pilpres 9 Juli 2014 Kantor Waligereja Indonesia (KWI) telah mengeluarkan Surat Gembala kepada umat Katolik untuk menghindari Kampanye Hitam. Peringatan ini terbukti benar dengan masifnya kampanye hitam untuk merusak kredibilitas dan karakter lawan politiknya. Kampanye jenis ini telah mencederai ‘demokrasi’ yang seharusnya bersih, sopan dan jujur. Juga membawa risiko timbulnya bentrokan horizontal dan menimbulkan kebencian. Perbuatan tersebut telah melanggar norma-norma sopan santun, norma moral dan etika, bahkan norma-norma hukum.

PELAKSANAAN Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah semakin dekat, semakin tinggi pula suhu perpolitikan di negeri ini. Kampanye hitam marak, upaya menjatuhkan lawan dengan cara-cara kotor merebak. Isu-isu SARA yang seharusnya dikubur dalam-dalam justru dibangkitkan.  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu dan pasangan Capres-Cawapres diharapkan dapat bekerjasama untuk mengurangi praktek kampanye hitam tersebut.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, seperti dikutip oleh Kompas.com (24/5/2014),  praktik kampanye hitam dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pemikiran masyarakat. Pasalnya, masyarakat cenderung lebih mengingat hal yang buruk daripada hal yang  baik .

Tiga Jenis Kampanye

Secara umum ada tiga jenis kampanya. Pertama, kampanye positif (kampanya visi dan misi). Kampanye adalah bagian penting dari demokrasi di mana partai politik dan para tokohnya jualan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan programnya kepada rakyat untuk memperoleh dukungan rakyat.  Kampanye visi dan misi adalah jenis komunikasi publik untuk memaparkan program-program atau rencana kerja serta pesan-pesan kepada masyarakat dari masing-masing Capres atau Cawapres bila kelak terpilih. Kampanye jenis ini dilakukan secara positif (jualan visi-misi atau misi-visi).

Kedua, kampanye negatif adalah jenis komunikasi publik yang memaparkan fakta-fakta kelemahan dari pihak kompetitornya. Meskipun yang diungkapkan tersebut berdasarkan kenyataan, namun kampanye model ini  tetap bisa  menjatuhkan pihak lawan.Pemilih perlu tahu kelemahan lawan politik. Sejauh tidak masuk ke area SARA yang sudah melanggar hukum, kampanye negatif masih bisa dibenarkan dan tidak masalah.

Ketiga, Kampanye Hitam (black campaign).  Ini adalah jenis diseminasi atau penyebaran informasi kepada publik yang bersifat fitnah, kabar bohong, menyerang individu pribadi kandidat dan hal lain yang mengandung isu SARA (Suku , Agama, Ras dan antar golongan). Di sini baru bermasalah, karena yang dijual adalah fitnah, kebohongan, penistaan. Tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa calon lain adalah “musuh negara, musuh rakyat, musuh kemanusiaan”. Kampanye dilakukan lewat media tulisan (leaflets, tabloid), elektronik (media sosial, sms, bbm) dan lisan (sarasehan dan pidato). Jenis ini sangat merusak dan tidak manusiawi. Sebab, “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”!
Contoh kampanye hitam misalnya :
•    Jokowi diberitakan telah meninggal dunia dengan nama Tionghoa, dengan nama babtis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong.
•    Beredarnya surat Jokowi di dunia maya yang ternyata palsu, isinya surat permohonan Jokowi kepada Kejaksaan Agung untuk menangguhkan pemeriksaan  soal pengadaan bus Trans jakarta hingga selesainya Pilpres 2014.
•    Prabowo dikabarkan punya kewarganegaraan Yordania. Hal ini telah diklarifikasi dan ternyata tidak benar.

Negara kita tengah menghadapi pertaruhan besar, apakah PILPRES yang akan berlangsung 9 Juli 2014 bisa menjadi momentum kebangkitan bangsa atau sebaliknya. Di satu sisi, begitu besar harapan Pilpres bakal menghasilkan pemimpin yang benar-benar membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik lewat proses demokrasi yang juga baik. Namun di sisi lain mencuat kekhawatiran perhelatan Pilpres bias memicu perpecahan.

Gejala-gejalanya pun mulai nampak, antara lain ditandai dengan semakin maraknya black campaign di berbagai media, bahkan perilaku kekerasan berbau agama sudah mulai terjadi di Yogyakarta. Demi menyudutkan lawan, tak ada lagi rasa risih melemparkan fitnah atau memutarbalikkan fakta. Soal SARA dijadikan sarana menyerang rival.

Model kampanye hitam seperti itu sudah saatnya dihentikan. Ketua Umum PB NU , Hasjim Muzadi, kamis, 29 Mei 2014 dalam Mukernas Muslimat NU meminta seluruh pihak yang bersaing dalam Pilpres 2014 agar menghentikan serangan atau manuver politik berbau SARA terutama yang mempergunakan isu dan simbol agama. Mestinya isu kampanye hitam menjadi keprihatinan kedua Capres, karena ini sudah terkait dengan kerukunan dan persatuan bangsa di masa depan.

Panglima TNI Jenderal Muldoko dan ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyatakan bahwa praktik kampanye hitam yang berbau SARA amat berpotensi memantik kerusuhan dan memicu chaos. Ia merupakan ancaman serius yang harus ditangkal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) harus segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi maraknya kampanye hitam di media massa dan sosial serta upaya intimidasi yang mengusik keamanan masyarakat selama tahapan penyelenggaraan Pilpres.

Bawaslu perlu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, serta Kementerian Komunikasi dan informatika untuk menangkal adanya kampanye hitam. Kementerian Kominfo, misalnya dapat membantu melacak pemilik akun atau alamat internet protokol yang menjadi sumber penyebaran kampanye hitam melaui dunia maya. Terkait media massa yang melanggar dan menampilkan kampanye hitam. Bawaslu harus memberikan rekomendasi kepada KPI dan Dewan Pers untuk memberikan teguran keras (Kompas, 29 Mei 2014).

Potensi konflik di Pilpres bukanlah halusinasi. Ini merupakan ancaman serius yang harus ditangani sejak awal sebelum membesar. Kampanye hitam ialah cara usang yang harus ditinggalkan. Menggunakan isu SARA ialah cara-cara tidak beradab. Kompetisi menuju RI-1 dan RI-2 boleh berlangsung  sengit, tetapi tetap harus dalam semangat persaudaraan.

Kampanye hitam merupakan ‘pembunuhan’ (karakter) dan ada yang ‘dibunuh’. Ini merupakan tindakan pidana. Tim ‘pembunuh’ ini, senang atau tidak, diakui atau tidak, sering menjadi bagian penting ‘perjuangan’ dari Tim Sukses (yang sedang kalap) dan tidak mustahil kalau juga mereka itu ‘dipelihara dan dibiayai’. Perbuatan ini sudah  masuk wilayah melanggar norma-norma hukum, etika, dan moral. Ini bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang bersih, jujur, sopan dan adil. Bila memang rakyat yakin, maka rakyat bisa memberikan sanksi etika dan moral dengan memilih Capres “korban” bukan Capres “pembunuh”. Saya sudah siap memilih, bagaimana anda?

L. Widarto, penulis adalah staf GSC

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.