Membentuk Nurani Warga Negara Bertanggungjawab (1)

warga negara

DI tengah maraknya berbagai macam isu kekerasan yang memecah belah persatuan masyarakat dan merebaknya kampanye hitam menjelang pilpres, umat Katolik di Indonesia diajak untuk kembali menegaskan pilihannya yang tepat berdasarkan suara hati secara bertanggungjawab sebagai warga negara. Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 harus dimaknai sebagai bagian dari pendidikan suara hati sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Bagaimana caranya?

Sebagai warga negara dan warga Gereja, umat Katolik memiliki dua tradisi besar yang dapat menjadi pedoman bagi keterlibatan mereka dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Pertama, sebagai umat Katolik, mereka mewarisi tradisi agung Gereja Katolik yang sejak awal kelahirannya memiliki misi untuk menjaga kemartabatan dan keluhuran manusia sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan mewartakan kabar gembira ini kepada semua bangsa sebagai misi asasi setiap orang Kristiani. Kedua, sebagai warga negara Indonesia, umat Katolik mewarisi tradisi kebangsaan, kebhinekaan, dan semangat juang sama untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang semakin menumbuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Dua tradisi besar inilah yang selama ini menjadi lingkungan yang menumbuhkan dan mengembangkan tiap umat Katolik agar mereka dapat terlibat secara total, baik sebagai umat Katolik maupun sebagai warga negara Indonesia yang aktif berpolitik.

Di tengah berbagai macam persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat kompleks, di mana ancaman terhadap kebhinekaan, melalui perilaku kekerasan, ketidakjujuran dan korupsi telah melahirkan ketidakadilan dan kemiskinan, umat Katolik tetap harus berpegang pada kebenaran ajaran iman. Iman membantu kita dengan lebih jelas memahami kebenaran tentang kehidupan manusia dan kemartabatannya. Karena itu, sebagai umat Katolik, kita memiliki kewajiban untuk membawa kebenaran itu dalam kehidupan politik dan memahaminya dengan mempergunakan akal budi kita. Sebagai seorang yang beriman dan berakal budi, umat Katolik terpanggil untuk membawa kebenaran kehidupan politik dalam terang praksis perintah Kristus, yaitu “saling mengasihi satu sama lain” (Yohanes 13,34).

Gereja Katolik Indonesia, melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), telah mengeluarkan surat Gembala bagi Umat Katolik dalam rangka Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014 nanti. Tentu, Gereja, yang mencintai seluruh umatnya, apapun pilihan politisnya, sebagai sebuah hirarki, tidak berada dalam kewenangannya untuk memihak kepentingan politik manapun. Gereja memiliki tugas untuk memberikan ajaran moral berdasarkan terang iman kristiani yang akan memandu pilihan mereka dalam kehidupan politik. Sedangkan, umat awam Katolik, yang berkecimpung langsung dalam kehidupan politik hendaknya menjadi contoh (role model) dan tanda tentang kehidupan politik yang bertanggungjawab berdasarkan suara hatinya.

Hukum sipil hendaknya mengenali, bahwa Gereja memiliki hak dan tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa meninggalkan keyakinan moralnya. Motto Bhineka Tunggal Ika, yang mendasari semangat keragaman bagi bangsa Indonesia, perlulah didukung dan disokong secara terus menerus, ketika kelompok agama dan mereka yang menganut kepercayaan menghayati keyakinannya ini dalam kehidupan publik. Komunitas umat Katolik hendaknya tetap terbuka membangun dialog yang selaras dengan kerangka moral yang menjadi keyakinan Gereja dan memperluas keyakinan ini untuk melayani mereka yang membutuhkan.

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.