Kenali Rekam Jejak Partai Koalisi

KPU

SELAIN mengenal rekam jejak Calon Presiden (Capres) dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, mengenali rekam jejak partai koalisi kiranya menjadi kriteria penting agar umat Katolik dapat memilih Capres yang memiliki komitmen moral yang selaras dengan Ajaran Sosial Gereja.

Karakter dan kualitas partai-partai pendukung Capres akan memengaruhi bagaimana efektivitas platform pemerintah bila partai Koalisi yang terpilih. Memahami karakter dan kualitas ini menjadi sangat penting karena perbedaan platform bisa menimbulkan konflik kepentingan saat koalisi partai terpilih memegang tampuk kekuasaan.
Platform pemerintah seringkali didefinisikan sebagai persamaan visi dan misi dalam mengelola tatanan pemerintahan untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahan sesuai dengan misi sebuah bangsa. Sedangkan platform politik seringkali dipahami sebagai garis besar kebijakan, arah, dan visi misi sebuah partai.

Ketika sebuah partai mengadakan koalisi untuk menentukan kandidat calon presiden, yang terjadi adalah adanya kemungkinan benturan perbedaan platform. Adanya perbedaan platform politik dalam sebuah koalisi, bisa menyulitkan Presiden terpilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya bila ada perbedaan fundamental dalam diri partai pendukung yang menjadi koalisi.

Di negara kita, secara politik ada tiga platform partai politik, yaitu Partai Nasionalis, Partai Demokrat, dan Partai berbasis keagamaan. Bila sesama partai nasionalis berkumpul, seperti misalnya parta koalisi ramping Jokowidodo Yusuf Kalla, yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Pembangunan Indonesia (PKPI).

Sedangkan koalisi Indonesia Raya, memiliki beberapa partai koalisi yang memiliki platform berbeda. Partai Gerindra pada dasarnya adalah partai Nasionalis. Namun, di dalam koalisi, Gerindra mengambil keputusan untuk berkoalisi dengan partai berbasis agama dan nasionalis, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), partai Golongan Karya, yang dulunya adalah mesin birokrasi Orde Baru, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Partai Jokowi-Jusuf Kalla, sejak awal mengatakan bahwa koalisi berbasis platform kebangsaan yang sama. Artinya, yang menyatukan mereka adalah visi dan misi yang sama. Bahkan, Jokowi berani sesumbar bahwa di koalisi ramping, tidak dibahas bagi-bagi kursi, melainkan mereka bergabung karena kesamaan visi dan keinginan untuk memajukan bangsa. Sedangkan di Koalisi Indonesia Raya, sejak awal aroma bagi-bagi kekuasaan sudah terlihat dengan adanya wacana pembagian kursi di kalangan partai koalisi.

Yang jelas, dibandingkan dengan Koalisi Ramping Jokowi-JK, Koalisi Gerindra bisa menimbulkan masalah bila tidak memiliki platform yang sama. Usaha Gerindra mengelola birokrasi akan terganjal dengan kepentingan elit partai politik yang memiliki platform berbeda. Misalnya, dukungan FPI, aliran organisasi massa garis keras di Indonesia, kepada partai-partai Islam di dalam koalisi Prabowo, bisa menafikan kepemimpinan Prabowo bila ia tidak mampu mengatasi kepentingan kelompok yang membawa platform berbeda dengan platform pemerintahan yang digagas Prabowo.

Yang jelas, memperhatikan siapa saja koalisi partai, dan bagaimana reputasi mereka, kiranya menjadi panduan penting bagi umat Katolik dalam menentukan pilihan. Jangan sampai, kita memilih sosok pemimpin yang akhirnya justru menghancurkan kehidupan menggereja, kehidupan masyarakat banyak, karena sejak awal sudah terdapat niatan untuk bagi-bagi kekuasaan karena perbedaan platform politik yang terjadi dalam pemerintahan.

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.