korupsi

SEKRETARIAT Kabinet mengundang sejumlah pakar dalam focus group discussion (FGD) dalam upaya menyamakan persepsi dan langkah sebagai dukungan terhadap aksi pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tubuh birokrasi.

Bertema Meninjau Kembali Unsur ”Melawan Hukum” dan ”Penyalahgunaan Wewenang” dalam Tindak Pidana Korupsi, diskusi berlangsung di  ruang  rapat Sekretaris Kabinet, Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/6).

Staf khusus Sekretaris Kabinet Alexander Lay yang sekaligus menjadi inisiator FGD menegaskan pentingnya  menyelaraskan misi memberantas korupsi, guna mendukung percepatan program strategis Presiden Joko Widodo, seperti di bidang infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata (IMEPP).

Alexander Lay berharap, kFGD yang melibatkan  jajaran eselon I  dan II, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet tersebut, dmenelurkan kesamaan pemahaman yang ke depannya secara efektif dapat mendukung

Selama ini, kata Alexander Lay, tidak sedikit keluhan yang disampaikan oleh Kepala Daerah, BUMN, dan pejabat pemerintahan lainnya  yang takut terjerat oleh UU Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Ini dipicu oleh banyak perbuatan yang dilakukan oleh pejabat kemudian dipandang sebagai suatu perbuatan korupsi  semata-mata telah menimbulkan kerugian negara.

Menurut Alexander, jika tindakan pejabat tidak dibedakan antara perbuatan administrasi dan  perbuatan pidana, atau korupsi hanya karena telah menimbulkan kerugian negara, maka tidak ada lagi jaminan kepastian hukum bagi para pejabat.

”Apalagi perbuatan itu sebetulnya didasarkan oleh niat baik melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Alexander .

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Eddy O.S Hiariej, salah seorang narasumber FGD,  mayoritas pelaku korupsi dijerat pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tipikor atas perbuatan melawan hukum. Menurut Eddy, kedua pasal tersebut mengandung norma yang kabur, dan meliputi semua pengertian melawan hukum dan mencakup semua sifat melawan hukum.
”Meski dalam membuktikan pasal 3 tidak semudah itu,” kata Eddy.

Narasumber FGD lainnya, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah menyatakan, penekanan terhadap pasal-pasal korupsi utamanya adalah pada perbuatannya.
“Yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Kemudian baru dibuktikan apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Feri Wibisono menyatakan, pada dasarnya untuk menghindarkan dari perbuatan korupsi, birokrasi harus menciptakan sistem yang tidak memungkinkan para birokratnya bahkan berpikir untuk korupsi. Sebab, menyelesaikan korupsi hanya dengan tindakan represif hukum tidak akan efektif mencerabut akar masalahnya.

”Di Amerika Serikat, korupsi juga sama. Tapi yang membedakan adalah hukumnya kuat. Selain itu, Pemerintah harus betul-betul menerapkan akuntabilitas dan pro kontrol sistem,” tegasnya yang juga menjadi salah satu narasumber FGD.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.