nikah muda by national geographic society daily mail

Keputusan MK Judicial Review UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Dampaknya bagi Perkawinan
UNDANG-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan 16 tahun saatnya direvisi karena merugikan dan berdampak luas. Mahkamah Konstitusi mendorong revisi dilakukan lewat DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstutusi (MK) Arief Hidayat di Jakarta pada tgl 19 Juni 2015.

Sebagai Lembaga Yudikatif, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974; kewenangan itu dimiliki oleh DPR sebagai Lembaga Legislatif atas usulan masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan bahwa perubahan itu dapat dilakukan melalui review atau merevisi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Keputusan MK
Seperti diwartakan, Kamis 20 Juni 2015, MK menolak permohonan yang diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia dan sejumlah pribadi yang peduli pada hak perempuan. Mereka meminta MK menguji Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan 16 tahun. MK diminta membatalkan batas usia itu dan menetapkan batas baru menjadi 18 tahun.

Menurut Arief, batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusionalitas. Penentuan usia 16 tahun atau pun 18 tahun sebenarnya merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang-undang.
Arief berpandangan, permohonan itu lebih tepat diusulkan kepada Presiden atau DPR selaku pemegang kuasa pembuat undang-undang (pemegang kuasa legislatif).

Lebih lanjut ditegaskannya, “misalnya, MK menentukan usia kawin yang konstitusional bagi perempuan adalah 18 tahun, maka selamanya di Indonesia perempuan akan kawin pada usia 18 tahun. Tidak bisa diutak-atik lagi”, ujarnya.

Alasan MK memutus bahwa pasal itu masih tetap relevan adalah tiadanya jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan maupun meminimalisasikan permasalahan sosial lainnya. MK juga menolak penambahan usia nikah perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal.

Tanggapan
Koalisi 18 (plus) atau Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak mengritik sikap delapan orang Hakim Konstitusi yang menolak permohonan uji materi atas UU Perkawinan dengan alasan ketentuan itu merupakan open legal policy. Artinya merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka sehingga perubahan atasnya tetap saja dimungkinkan hanya saja kewenangan untuk perubahan itu ada di tangan Presiden dan DPR selaku pemegang kuasa pembentuk undang-undang.

Sebagian besar Hakim MK berpendapat bahwa di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah beraneka, mulai dari 17, 19 dan 20 tahun. Namun, dalam keputusan itu, keputusan MK tidak bulat.

Satu Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda).

Maria menyatakan bahwa usia 16 tahun dalam UU Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24b Ayat 2, Pasal 8c Ayat 1 UUD 1945 (Kompas, 24 Juni 2015, hal 6).

Putusan MK ini menuai kritik dari penggiat LSM yang menyatakan bahwa melalui keputusan itu berarti negara membiarkan adanya potensi anak perempuan mengalami kematian dan kecacatan sebagai risiko dari perkawinan usia dini serta melahirkan pada usia anak-anak. Sangat banyak anak perempuan putus sekolah, kesehatan reproduksi sangat buruk, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi.

Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak akan pernah terjadi kalau anak-anak perempuan terjebak dalam aturan hukum yang memperbolehkan mereka menjadi korban perkawinan anak-anak. Lebih lanjut ditegaskan bahwa keptusan ini dinilai telah mengandaskan mimpi anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Bahkan, Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sarsanto W Sarwono menyatakan keputusan MK ini bisa diartikan “Negara juga berperan melegalkan praktik pedofilia”

Batasan pubertas
Menanggapi keputusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, kiranya baik untuk memahami secara lebih mendalam pengertian akil balig (pubertas) yang nampaknya dijadikan sebagai salah satu alasan dalam penetapan usia 16 tahun itu.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal batasan usia untuk wanita atau pria untuk menikah. Yang ada hanya batasan akil balig. Usia akil balig ditandai oleh kenyataan bahwa wanita telah datang bulan (haid) dan pria telah mimpi basah (mengeluarkan sperma).

Dalam penalaran MK, usia 16 tahun adalah usia yang akil balig untuk wanita, demikian 18 tahun untuk pria. Bagaimana dengan kenyataan dewasa ini, dengan asupan gizi yang baik, perempuan sudah mengalami menstruasi (haid) pada usia 12 tahun, artinya 4 tahun lebih awal daripada usia yang dipahami oleh MK. Apakah usia 12 tahun sudah dapat dianggap sebagai usia akil balig?

Secara filosofis, akil balig tidak semata-mata dimaknai sebagai kematangan jasmaniah, melainkan juga matang secara rohani, sehingga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apakah ada jaminan bahwa kematangan jasmaniah akan diikuti oleh kematangan jiwa?

Secara sosiologis kita dapat melihat adat budaya tertentu di Nusantara yang menuntun bagaimana orangtua mengawinkan anaknya. Dalam budaya Jawa, misalnya, sudah ratusan tahun orang Jawa, khususnya Jawa Tengah memiliki prinsip kapan mereka layak mengawinkan anak. Mereka akan mengawinkan anak bila telah “kuat gawe”.

Kuat gawe secara induktif-kualitatif diartikan bahwa perempuan dan laki-laki yang hendak dikawinkan telah dinilai kuat raga, jiwa dan benda (harta benda). Kuat raga berarti kuat bekerja dan secara jasmani telah matang dalam berhubungan suami-istri (hubungan seksual). Kuat jiwa menunjukkan kematangan mental dalam berhubungan dengan istri, keluarga istri serta mampu bertetangga yang baik (rukun tetangga). Kuat benda berarti mampu menjamin kelangsungan keluarga secara ekonomi, yaitu memiliki pegawean atau pekerjaan sebagai sumber nafkah.

Ketiga kekuatan inilah yang terus dibina oleh orangtua zaman dulu kepada anak-anaknya meski mereka tidak mengenyam pendidikan, alias buta huruf. Semula, mereka tidak memasok angka tertentu untuk menilai apakah anaknya sudah layak kawin atau belum.
Hingga pada tahun 1974, karena tuntutan kepastian hukum, Presiden dan DPR menetapkan batas usia wanita dan pria untuk menikah, yakni 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria melalui UU No1/1974 tentang Perkawinan, karena ketika itu dengan batas usia perkawinan seperti itu dinilai bahwa wanita dan pria telah “kuat gawe”.

Kredit foto: Ilustrasi (National Geograhic Society/Daily Mail)

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.