Organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan himbau masyarakat tidak mudah terprovokasi

Para Ketua Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan

Menyusul serangkaian peristiwa berupa “intimidasi kepada para tokoh agama dan teror terhadap rumah ibadah yang memilukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia,” 16 pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan nasional menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan isu yang dapat memecah-belah kerukunan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Himbauan itu mereka sampaikan tanggal 14 Februari  2018, “sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama, disaksikan Monumen Gong Perdamaian Dunia di kota Ambon yang menjadi simbol pentingnya menjaga perdamaian antarsesama saudara sebangsa dan setanah air.”

Beberapa waktu belakangan ini, mereka mencatat “telah terjadi serangkaian peristiwa berupa intimidasi kepada para tokoh agama dan teror terhadap rumah ibadah yang memilukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.”

Intimidasi dan teror itu, menurut catatan mereka, antara lain kepada KH Umar Basri (ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Cicalengka, Bandung) 27 Januari 2018, H R Prawoto (ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis yang dianiaya hingga meninggal oleh orang tak dikenal) 1 Februari 2018, Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya (yang dipersekusi di Desa Caringin, Legok, Tangerang) 7 Februari 2018, Gereja Santa Ludwina (di Desa Trihanggo, Gamping, Sleman yang diserang dan menyebabkan Pastor Karl Edmund Prier SJ dan pengikutnya mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam) 11 Februari 2018, masjid di Tuban, Jawa Timur, yang dirusak, dan rumah ibadah umat beragama Hindu di Bima, NTB, yang dilecehkan 12 Februari 2018.

Dampak dari peristiwa-peristiwa itu, menurut mereka, adalah terganggunya stabilitas keamanan daerah dan nasional yang dapat memicu konflik horizontal yang lebih besar. Oleh karena itu, “persoalan-persoalan intoleransi dan radikal ini harus segera ditangani sehingga konflik sekecil apapun dapat segera diselesaikan dengan serius dan tuntas,” tulis mereka.

Sayangnya, lanjut mereka “kami melihat belum ada penanganan sistematis dan efektif dari berbagai lembaga terkait. Setiap lembaga masih bergerak sendiri tanpa ada koordinasi yang sinergis. Tindakan pencegahan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan masih belum terlaksana dengan baik.”

Menyikapi hal itu, selain pernyataan di atas mereka mendesak Presiden untuk “menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan agar bekerjasama dengan solid, sinergis, dan responsif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan intoleran.”

Mereka juga mendesak Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI untuk “berkoordinasi dalam mengungkap aktor intelektual dari rangkaian kasus yang telah terjadi serta mengoptimalkan tindakan preventif agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.”

Segenap elemen bangsa antara lain pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, elit partai politik, pimpinan ormas, juga mereka ajak “untuk turut mengkondusifkan keadaan serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif.”

Kepada seluruh anggota dari organisasi HMI, PMII, GMNI, PMKRI, IMM, HIKMAHBUDHI, KMHDI, KAMMI, HIMA PERSIS, Pemuda Muslimin Indonesia, SEMMI, Gema Mathla’ul Anwar, GPII, IPTI, HIMMAH, dan GMKI, juga diinstruksikan “menjaga ikatan persaudaraan serta berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang harmoni kebangsaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945.”

Pernyataan itu ditandatangani di Ambon, 14 Februari 2018 oleh Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar), Juventus Prima Yoris Kago (Ketua Presidium PP PMKRI), M Muhtadin Sabily (Ketua Umum PB Pemuda Muslimin Indonesia), Mulyadi P. Tamsir (Ketua Umum PB HMI), Putu Wiratnaya (Presidium PP KMHDI), Ali Muthohirin (Ketua Umum DPP IMM), Nizar Ahmad Saputra (Ketua Umum PP HIMA PERSIS), M Azizi Rois (Ketua Umum DPP SEMMI), Agus Mulyono Herlambang (Ketua Umum PB PMII), Irfan Ahmad Fauzi (Ketua Umum PP KAMMI), Sugiartana (Ketua Presidium HIKMAHBUDHI), Robaytullah Kusumajaya (Ketua Umum DPP GMNI), Aminullah Siagian (Ketua Umum PP HIMMAH), Masri Ikoni (Ketua Umum PB GPII), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum PP GMKI), dan Ardy Susanto (Ketua Umum DPP IPTI). (pcp)

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: