KWI Dukung Gerakan Tolak Revisi UU KPK

MEWAKILI Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Sekretaris Eksekutif KWI Romo Edy Purwanto Pr menyatakan, KWI sangat setuju dan seirama dengan para pemimpin lintas agama di seluruh Indonesia yang hari Minggu (22/2) petang berkumpul di Kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, dan kemudian secara bersama lalu menyatakan dukungannya kepada KPK. Menurut Direktur Kantor KWI (KAWALI) ini, KWI juga ikut merasakan dan melihat bahwa rencana revisi atas Undang Undang (UU) KPK nomor 33 Tahun 2012 yang kini tengah digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama mitranya di DPR itu jelas sangat sarat dengan muatan politik.

Yakni, kepentingan politik partai dan upayanya melalui prosedur hukum untuk melemahkan KPK.

“Proses pelemahan KPK ini justru terjadi di saat KPK tengah gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan dan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi,” kata imam diosesan Keuskupan Agung Semarang yang telah menjabat Sekretaris Eksekutif KWI sekaligus Direktur KAWALI untuk periode kedua kalinya ini.

Karena itu, katanya kemudian, “Sepanjang revisi itu hanya untuk melemahkan lembaga KPK dan memperingan hukuman para koruptor, KWI tetap konsisten ada pada pihak yang menolak revisi UU KPK,” tandasnya menjawab Sesawi.Net usai menghadiri acara temu muka antara para pemimpin lintas agama dan para wakil organisasi keagamaan di Kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakpus, Minggu (22/2/2016) petang hari ini.

Menurut Romo Edy Purwanto, semua perwakilan agama datang pada pertemuan di Kantor Pusat Muhammadiyah ini, selain PGI yang absen mengutus wakilnya.

Lima tokoh lintas agama (kanan ke kiri) Sekertaris Eksekutif KWI Romo Y.R. Edy Purwanto, Hendriette Lebang Ketua Umum PGI, KH. Malik Madani Katibam Suriah PBNU, Suhadi Ketua Walub Budha, dan Yanto Jaya Ketua Bidkum Darisada Hindu berjabat dan mengangkat tangan sebelum melakukan pernyataan pers mendukung KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (19/1). Kelima tokoh lintas agama tersebut mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Komjen Budi Gunawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./Rei/pd/15.Ilustrasi: Lima tokoh lintas agama (kanan ke kiri) Sekertaris Eksekutif KWI Romo Y.R. Edy Purwanto, Hendriette Lebang Ketua Umum PGI, KH. Malik Madani Katibam Suriah PBNU, Suhadi Ketua Walub Budha, dan Yanto Jaya Ketua Bidkum Darisada Hindu berjabat dan mengangkat tangan sebelum melakukan pernyataan pers mendukung KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (19/1/2015). Kelima tokoh lintas agama tersebut mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Komjen Budi Gunawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./

Pertemuan para pemimpin lintas agama dan perwakilan organisasi keagamaan itu menjadi sangat penting karena di situlah suara moralitas agama harus mengemuka dan itu perlu didengarkan oleh para pemangku pemerintahan.  Dengan demikian, kata Romo Edy, Presiden Joko Widodo harus menjadi orang pertama yang berani mengklaim dirinya sebagai pemutus kata dan menyatakan: “Stop Revisi UU KPK”.

Menurut Romo Edy, Presiden Joko Widodo harus mulai memfokuskan diri pada gerakan masif untuk melakukan pembangunan jaringan infrastruktur yang kini sedang gencar-gencarnya diserukan oleh pemerintah.

“Nah, pada momen tengah gencar melakukan kampanye pembangunan masif di bidang jarinan infrastruktur inilah, fungsi KPK menjadi sentral perannya karena bisa memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu. Terlebih dalam kaitannya dengan penggunaan dana dan anggaran,” tandas alumnus Lemhannas RI ini.

Sumber: Sesawi.net

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.