Kepemimpinan dan Kejujuran

pemimpin

INDONESIA merupakan sebuah negara yang  ditakdirkan  dalam kebhinekaan (tradisi, etnis, budaya, agama dan keyakinan), berbentuk kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau besar dan kecil, dengan panjang garis pantai ± 80.290 km (archipelagic state) dan berbatasan langsung dengan 13 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kompleks.

Tahun Politik

Tahun 2013-2014 dianggap sebagai tahun Politik, karena memang perhatian masyarakat dari segala sektor terserap oleh hiruk pikuk dan hingar bingar pelaksanaan Pemilu di mana sumber daya Nasional diserap secara masif oleh kegiatan yang disebut demokrasi ini.

Bangsa Indonesia baru saja selesai melaksanakan Pemilihan umum legislatif yang memperebutkan 560 kursi DPR RI, 2112 kursi di Provinsi, dan 16.895 kursi DPRD Kota/Kabupaten serta 132 kursi DPD. Yang diperebutkan (secara nasional) adalah 19.699 unit kursi di 2.471 daerah pemilihan. Jumlah calon secara nasional lebih kurang 200 ribu orang dan biaya Pemilu 2014 yang resmi adalah 16 Trilyun sedang dari para caleg diperkirakan  menghabiskan 100Trilyun. Data pelanggaran pemilu di sepanjang rangkaian tahapan pemilu legislatif dari  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat setidaknya terjadi 3.507 pelanggaran. Banyak pihak meyakini bahwa Pemilu 2014 menunjukkan pentas “nafsu terendah untuk berkuasa” yang masif dibandingkan Pemilu lainnya sejak dari tahun 1971.

Pileg akan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden pada bulan Juli. Siklus demokrasi lima tahunan ini, di satu sisi memang membawa penyegaran, namun juga membawa perubahan yang seringkali menimbulkan ketidak nyamanan. Terjadinya politik uang yang masif menunjukkan rasa kebanggaan sebagai bangsa dan manusia Indonesia sudah tidak diperdulikan lagi. Peran manusia Indonesia sebagai Homo Homini Socius ( manusia sebagai mahluk sosial ) digantikan menjadi Homo Homini Lupus ( manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya ). Sistem politik dan pendidikan politik semakin rendah martabatnya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dikalahkan. Pepatah “The strong one doesn’t win, the one that wins is strong”,  menjadi benar karena elite politik maupun wakil rakyat terpilih mengangkangi kedaulatan rakyat setelah mereka menduduki posisinya. Mereka menganggap bahwa dengan memperoleh posisi, ia memiliki asset dari bangsa dan rakyat yang mendukungnya.

Kita juga melihat banyaknya perpindahan elite politik dari satu partai ke partai lainnya, atau dari mendukung satu pihak menuju pihak lainnya. Perilaku ini menunjukkan bahwa tidak ada keteladanan dan konsistensi sikap politik yang berlandaskan pada kepentingan negara dan bangsanya, tapi lebih pada ke “aku” an-nya.

Elite politik hanya disibukkan oleh urusan kue kekuasaan dengan membangun koalisi atau federasi politik, hanya turun saat mau pemilu atau pilkada saja sehingga mereka terisolasinya dari rakyat yang justru menjadi konstituennya. Partisipasi politik rakyat pun menjadi minim. Sebaliknya, sikap apatisme bertambah luas. Kerjasama politik tidak lebih sama dengan merger and aquistion dalam praktek dunia bisnis.

Akibat dari itu semua adalah suburnya tendensi Machiavelianisme (menghalalkan segala cara demi tujuan), politik uang, bahkan konflik politik yang kerap diwarnai anarkisme pun cenderung meluas dan melebar. Berkembang pula nafsu perburuan kekuasaan yang menjangkiti berbagai komponen masyarakat sehingga ”fragmentasi elite” pun tidak terhindarkan. Kampanye negatif menjadi dominan dibandingkan penawaran visi dan misi serta program.

Ruh Ke Indonesia an

Wawasan Kebangsaan yang dibentuk dari pengalaman kesejarahan secara kolektif oleh berbagai kelompok , sekarang mendapatkan tantangan baru di era Informasi yang serba cepat. Ada kesenjangan tafsir antara masyarakat dan pimpinannya akan makna identitas bangsa. Wawasan Kebangsaan nampak hanya sebagai realitas semu dalam dunia politik dibandingkan dengan sebuah hasil perjalanan panjang konsensus budaya .

Indikasinya kini dapat kita saksikan dengan kasat mata terpinggirkannya nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti kekeluargaan, gotong-royong, toleransi, musyawarah-mufakat yang digantikan oleh individualisme, sistem voting dan sebagainya.

Tahun 2013 adalah masa di mana Sumpah para abdi negara yang dilanggar untuk kenimatan pribadi, ketika berbagai kejahatan korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara, pemimpin bangsa, tokoh partai politik dan kepala daerah terbongkar, bahkan institusi yang menjadi supremasi hukum Indonesia pun dihinggapi pembusukan etika.
Tahun Kejujuran

Tahun 2014  seakan membawa harapan positif akan lahirnya para pimpinan legislatif dan eksekutif yang lebih bermoral. Karena itu, tahun ini haruslah menjadi tahun menentukan sebagai tahun kejujuran dengan berbagai aspek yang menyertainya . Jika kita sama-sama setuju dengan mengatakan bahwa tahun 2014 memiliki nilai strategis dalam menentukan pemimpin bangsa, masa depan bangsa dan negara Indonesia setelah keterpurukan ini, mau tidak mau kejujuran yang harus dikedepankan dalam kehidupan berpolitik.  Etika jauh lebih penting dari janji program. Moral jauh lebih menjanjikan daripada misi dan visi. Kejujuran lebih dibutuhkan daripada mesin politik …“Past Behavior Predict Future Behavior” adalah potret bening dalam memilih para pemimpin kita ke depan.

Sebagai umat katolik kita juga perlu cerdas dalam memilih, tidak hanya melihat pasangan Capres dan Cawapresnya namun juga Partai Politik pendukungnya. Bila kita melihat bahwa banyak partai politik pendukungnya bermasalah (korupsi) atau memiliki agenda sendiri (yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945) maka hal tersebut harus dijadikan pertimbangan. Perilaku politik transaksional haruslah diwaspadai, kerja politik yang pragmatis, individualis dan mementingkan kelompok atau diri sendiri haruslah dibandingkan dengan semangat kebangsaan untuk menuju masyarakat sejahtera. Kita perlu memilih pemimpin yang jujur terhadap masa lalu, kini dan kedepan hingga tidak ada beban moral dan etika bagi kita sebagai pemilih dan umat kristiani.

Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai spiritual sekaligus vitalitas  bangsa Indonesia yang oleh para pendiri negara dijadikan jalan hidup bangsa serta dasar Negara harus senantiasa ditegakkan. Rasa cinta dan semangat kebangsaan ini bukanlah warisan yang muncul begitu saja juga bukan hasil primordialisme tapi merupakan konstruksi emosional, inteletual dan ideologis yang dikembangkan, dibangun, dirawat serta diperjuangkan. Mengabaikan salah satu sila saja sudah cukup sebagai alasan untuk mencegah  terwujudnya  keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab?

Bila kita lakukan bedah dan audit idiologi Bangsa kita Pancasila, maka akan tampak
•    Sila 1, adalah potensi pemecah semua sila apabila tidak dipimpin dengan baik. Masih ada dikotomi mayoritas atau kelompok yang mendominasi eksistensi “agama”
•    Sila 2 masih menjadi “barang mainan”
•    Hanya sila ke 3 yang lebih berhasil dari yang lainnya walaupun gejala spirit lokal makin kuat
•    Sila ke 4 sedang melakukan akrobatik politik
•    Sila ke 5 sebenarnya tahapan nasionalisme yang menyejahterakan harus dimulai dari sini

Kita butuh pemimpin yang mampu menghadirkan hal tersebut. Untuk itu kiita harus menuntut kehadiran seorang pemimpin yang jujur kepada rakyat, keluarga dan dirinya sendiri, pemimpin yang jujur akan ke-Indonesia-annya , jujur dan setia terhadap nilai-nilai Pancasila dan secara terus menerus mencari Kebangsaan Indonesia yang bisa berfungsi sebagai pemersatu dan secara operasional efektif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan obyektif rakyatnya yaitu Salus populi suprema lex esto atau”The welfare of the people shall be the supreme law” .

Perilaku itu dapat diwujudkan dalam:
•    Pemberantasan korupsi harus jalan terus bagi semua pihak yang berkhianat dan tidak jujur terhadap Pancasila, UUD’45 dan NKRI.
•    Negara harus berani menjalankan hukum  dan menindas segala kekerasan, kekejaman dan ketidak manusiawian , termasuk kekerasan atas nama negara.
•    Mengembangkan sistem pendidikan yang mengutamakan moralitas dan kebangsaan
•    Merubah sistem politik yang terbukti merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia Indonesia yang beriman dan berkebangsaan
•    Mengembangkan Welfare Nationalism, yaitu konsepsi nasionalisme yang menyejahterakan bangsanya

Para pemimpin harus menjadi sadar dan jujur bahwa mereka berkewajiban mendidik bangsa untuk menjadi generasi yang berwajah nasionalisme harmoni, yaitu yang peduli akan realita perbedaan-perbedaan kita yang ber-bhineka ini. Yang terakhir, kita memerlukan pemimpin yang jujur pada bangsanya , yang punya keberanian untuk  dapat mempersilahkankan bagi (mengaku ) warganya untuk mencari negara lain bila memang tetap berkehendak menerapkan ideologi bangsa atau agama tertentu  di bumi Pancasila yang kita cintai, rawat dan banggakan ini.

Muliawan Margadana, Ketua Presidium ISKA
 

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: