Hari Anak: Baru Empat Hak Anak Masuk UU Indonesia, 29 Lainnya Masih Terabaikan

hak anak by istANAK-anakmu bukanlah anak-anakmu Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri Mereka terlahir melalui engkau tapi bukan darimu Meskipun mereka ada bersamamu tapi mereka bukan milikmu Penggalan puisi Anak (On Children) karya Kahlil Gibran ini menggema di dunia maya ketika hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Melihat maraknya kasus yang melibatkan anak – baik sebagai korban maupun pelaku – yang dimunculkan media massa akhir-akhir ini pasti membuat miris bagi pembacanya. Orangtua yang memiliki anak yang belum dewasa (di bawah 16 tahun sesuai ketentuan undang-undang) menjadi was-was, para pendidik makin disorot untuk memberikan pengajaran dan upaya pencegahan terhadap kasus anak. Pemerintah terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak menjadi target tembak media dan masyarakat. Siapa yang harusnya bertanggungjawab dan apa yang perlu dilakukan? Pertanyaan sederhana dengan jawaban rumit ini dicoba dipertanyakan oleh kalangan akademi Unika Atma Jaya dalam acara diskusi dari tiga pihak: pemerintah, akademisi, dan media (23/7) yang berlangsung di Kampus Semanggi universitas swasta yang baru merayakan lustrum XI tersebut. 31 hak anak, baru empat masuk UU Erlinda, Sekretaris Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa di dunia terdapat 31 hak anak, tetapi Indonesia baru meratifikasi delapan hak tersebut. Dari delapan, yang masuk dalam perundangan hanya empat hak yaitu (1) hak untuk dapat hidup, (2) hak untuk tumbuh kembang, (3) hak untuk berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (4) hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Data heboh versus kritik ilmiah Erlinda juga memaparkan kondisi suram saat ini. Menurut KPAI, kondisi perlindungan anak sekarang sudah pada “Darurat” yang perlu mendapat perhatian banyak pihak. Kejahatan yang berkaitan dengan anak, terutama anak sebagai korban meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut diamini oleh Edi Suharto, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut Edi, dari jumlah populasi 84 juta anak, sebagai 44,3 juta atau setengahnya hidup dalam kemiskinan. Dari angka tersebut, 59% tidak memiliki akte lahir, 2.3 juta berusia antara 7-15 tahun sudah putus sekolah, dan 7% sudah terlibat sebagai pekerja anak. Data kasus kejahatan yang terpapar hangat di media, dikritisi secara ilmiah oleh Prof. Irwanto, guru besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Irwanto mempertanyakan apakah kasus tersebut memang meningkat atau karena kesadaran masyarakat untuk melapor yang meningkat? Media yang berperan besar memblow-up data, diharapkan mementingkan tanggung jawab sosial dengan tidak sekedar menjual artikel. “Bad news memang merupakan good news bagi pelaku media,” tutur Irwanto yang juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Anak. “Apalagi kalau itu adalah kasus kejahatan seksual yang sebenarnya angkanya di bawah 3% dari keseluruhan kasus, tetapi isu ini dianggap begitu menjual sehingga dieksploitasi oleh media yang kurang peka,” jelas Irwanto. Refleksi pelaku media massa juga diharapkan oleh Antonius Wibowo, dosen hukum Unika Atma Jaya yang baru menyelesaikan studi doktoral di Jerman. “Media perlu waspada akan terjadinya ‘pengajaran kejahatan kepada calon penjahat’ ketika pemberitaan bersifat vulgar,” tutur Antonius seraya mengutip Teori Differential Association dari Edwin Sutherland, bapak kriminolog Amerika. Antonius menyoroti peran masyarakat yang berperan aktif dalam membantu terungkapnya beberapa kasus kejahatan anak beberapa bulan terakhir ini. “Peran publik dalam mengungkap kejahatan terhadap anak makin terasa sekarang ini. Masyarakat makin sadar akan kewajiban melaporkan terjadinya kejahatan seperti diwajibkan dalam KUHP dan KUHAP,” ungkap Antonius. Mari berperan aktif Irwanto dalam akhir diskusi mengajak semua pihak untuk aktif berperan menguatkan perlindungan anak. “Komitmen tersebut perlu jangka panjang, tidak bisa dilakukan seperti kegiatan adhoc. Belajarlah dari begitu banyak keluarga baik-baik, belajarlah dari local wisdom,” ujar Irwanto. Contoh kecepatan pemerintah Malaysia merespon kasus kejahatan anak diceritakannya sekilas. “Hanya dua tahun sejak muncul kasus kejahatan terhadap anak yang menghebohkan masyarakat Malaysia, mereka sudah memiliki undang-undang perlindungan hak anak. Kita perlu 20 tahun setelah kasus Arie Anggara baru terwujud undang-undang,” jelasnya. “Kita tidak bisa menyalahkan semua ke pemerintah, semua perlu berperan, refleksi dari local hero-local hero yang perlu ditonjolkan bukan rincian kejahatan yang digembar-gemborkan,” demikian pesan Irwanto di ujung acara.      

hak anak by ist

ANAK-anakmu bukanlah anak-anakmu
Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri

Mereka terlahir melalui engkau tapi bukan darimu
Meskipun mereka ada bersamamu tapi mereka bukan milikmu

Penggalan puisi Anak (On Children) karya Kahlil Gibran ini menggema di dunia maya ketika hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional.

Melihat maraknya kasus yang melibatkan anak – baik sebagai korban maupun pelaku – yang dimunculkan media massa akhir-akhir ini pasti membuat miris bagi pembacanya.

Orangtua yang memiliki anak yang belum dewasa (di bawah 16 tahun sesuai ketentuan undang-undang) menjadi was-was, para pendidik makin disorot untuk memberikan pengajaran dan upaya pencegahan terhadap kasus anak. Pemerintah terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak menjadi target tembak media dan masyarakat.

Siapa yang harusnya bertanggungjawab dan apa yang perlu dilakukan?

Pertanyaan sederhana dengan jawaban rumit ini dicoba dipertanyakan oleh kalangan akademi Unika Atma Jaya dalam acara diskusi dari tiga pihak: pemerintah, akademisi, dan media (23/7) yang berlangsung di Kampus Semanggi universitas swasta yang baru merayakan lustrum XI tersebut.

31 hak anak, baru empat masuk UU

Erlinda, Sekretaris Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa di dunia terdapat 31 hak anak, tetapi Indonesia baru meratifikasi delapan hak tersebut.

Dari delapan, yang masuk dalam perundangan hanya empat hak yaitu (1) hak untuk dapat hidup, (2) hak untuk tumbuh kembang, (3) hak untuk berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan (4) hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data heboh versus kritik ilmiah

Erlinda juga memaparkan kondisi suram saat ini.

Menurut KPAI, kondisi perlindungan anak sekarang sudah pada “Darurat” yang perlu mendapat perhatian banyak pihak. Kejahatan yang berkaitan dengan anak, terutama anak sebagai korban meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Data tersebut diamini oleh Edi Suharto, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut Edi, dari jumlah populasi 84 juta anak, sebagai 44,3 juta atau setengahnya hidup dalam kemiskinan. Dari angka tersebut, 59% tidak memiliki akte lahir, 2.3 juta berusia antara 7-15 tahun sudah putus sekolah, dan 7% sudah terlibat sebagai pekerja anak.

Data kasus kejahatan yang terpapar hangat di media, dikritisi secara ilmiah oleh Prof. Irwanto, guru besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya. Irwanto mempertanyakan apakah kasus tersebut memang meningkat atau karena kesadaran masyarakat untuk melapor yang meningkat?

Media yang berperan besar memblow-up data, diharapkan mementingkan tanggung jawab sosial dengan tidak sekedar menjual artikel. “Bad news memang merupakan good news bagi pelaku media,” tutur Irwanto yang juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Anak. “Apalagi kalau itu adalah kasus kejahatan seksual yang sebenarnya angkanya di bawah 3% dari keseluruhan kasus, tetapi isu ini dianggap begitu menjual sehingga dieksploitasi oleh media yang kurang peka,” jelas Irwanto.

Refleksi pelaku media massa juga diharapkan oleh Antonius Wibowo, dosen hukum Unika Atma Jaya yang baru menyelesaikan studi doktoral di Jerman. “Media perlu waspada akan terjadinya ‘pengajaran kejahatan kepada calon penjahat’ ketika pemberitaan bersifat vulgar,” tutur Antonius seraya mengutip Teori Differential Association dari Edwin Sutherland, bapak kriminolog Amerika.

Antonius menyoroti peran masyarakat yang berperan aktif dalam membantu terungkapnya beberapa kasus kejahatan anak beberapa bulan terakhir ini. “Peran publik dalam mengungkap kejahatan terhadap anak makin terasa sekarang ini. Masyarakat makin sadar akan kewajiban melaporkan terjadinya kejahatan seperti diwajibkan dalam KUHP dan KUHAP,” ungkap Antonius.

Mari berperan aktif

Irwanto dalam akhir diskusi mengajak semua pihak untuk aktif berperan menguatkan perlindungan anak. “Komitmen tersebut perlu jangka panjang, tidak bisa dilakukan seperti kegiatan adhoc. Belajarlah dari begitu banyak keluarga baik-baik, belajarlah dari local wisdom,” ujar Irwanto.

Contoh kecepatan pemerintah Malaysia merespon kasus kejahatan anak diceritakannya sekilas. “Hanya dua tahun sejak muncul kasus kejahatan terhadap anak yang menghebohkan masyarakat Malaysia, mereka sudah memiliki undang-undang perlindungan hak anak. Kita perlu 20 tahun setelah kasus Arie Anggara baru terwujud undang-undang,” jelasnya.

“Kita tidak bisa menyalahkan semua ke pemerintah, semua perlu berperan, refleksi dari local hero-local hero yang perlu ditonjolkan bukan rincian kejahatan yang digembar-gemborkan,” demikian pesan Irwanto di ujung acara.

 

 

 

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply