Bisnis dan HAM, Bukan Berlawanan

igcn diniBISNIS dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) kerap dipertentangkan; bisnis dituduh memberi dampak negatif terhadap HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti perampasan tanah hak ulayat dan pencemaran lingkungan telah banyak menghiasi halaman media massa, terutama dalam dekade terakhir ini dimana informasi lebih bebas dipublikasikan. Perusahaan yang mengejar profit belaka kadang mengerahkan segala upaya termasuk hal-hal yang melanggar hukum maupun etika. Maka kesadaran akan perlunya penghormatan terhadap HAM mutlak didorong ke permukaan agar menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan setiap institusi bisnis. Bisnis seharusnya menyadari bahwa pada akhirnya penghormatan pada HAM bukan sekedar kewajiban tetapi merupakan bagian dari keberlanjutan hidup bisnis itu sendiri. Dengan tujuan itulah, maka Indonesia Global Compact Network (IGCN) berketetapan menyelenggarakan dua hari workshop tentang Bussiness and Human Rights tanggal 24-25 Februari 2015 di PPM Manajemen, Menteng, Jakarta Pusat Seperti dikemukakan oleh Presiden IGCN, YW Junardy kepada Sesawi.Net, “Tujuan workshop ini untuk meningkatkan kesadaran perusahaan, akademia, dan juga CSO (civil society organization) tentang tanggungjawab kita untuk menghormati HAM dalam kegiatan organisasi kita masing-masing. Diharapkan juga terbangun kapasitas dan kerjasama di antara para peserta khususnya anggota IGCN untuk bersama meneguhkan dan mengadakan aksi ke arah tersebut.” Kerjasama lintas organisasi Workshop tentang Bisnis dan HAM ini merupakan projek bersama Oxfam Novib, Oxfam Amerika di Indonesia, Shift Belanda, IGCN, dan UN Global Compact Network Belanda. IGCN dan Oxfam Indonesia bertindak sebagai penyelenggara lokal. Program ini ditujukan ke empat negara yaitu Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki. Indonesia beruntung menjadi negara tempat penyelenggaraan workshop pertama. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nestle, Unilever, Martha Tilaar, Asian Pulp and Paper dari Sinarmas Group, Riau Pulp and Paper, tetapi juga berbagai CSO di antaranya KPAI, Elsam, YKAI, Koalisi Rakyat untuk Ha katas Air (KRUHA), Perkumpulan Prakarsa, Delta Dunia, KADIN, Indonesian Human Rights Committer for Social Justice (IHCS), RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil),  United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Yayasan Bhumiksara, serta akademisi dari UI, Binus, dan PPM. Kehadiran institusi-institusi berpengaruh yang diwakili oleh pimpinan level menengah ke atas ini menunjukkan keseriusan lembaga untuk mengetahui lebih lanjut tentang korelasi antara praktik HAM dan kegiatan serta kebijakan menjalankan roda bisnis. Total hadir 66 orang terdiri dari 29 orang bisnis, 29 orang CSO, 7 akademisi dan satu perkawilan dari Kedubes Belanda di Jakarta. Keberagaman latar belakang ini membuat diskusi menjadi hidup dengan aneka perspektif pada hari pertama. Tampak para peserta antusias memberikan pandangan dalam diskusi-diskusi kelompok dan pleno. Pada hari kedua, dibahas topik khusus tentang hak atas air dan hak yang berkaitan dengan lahan. Kedua masalah ini sangat relevan untuk Indonesia yang di satu sisi bisnis agribisnis yang berkembang pesat membawa stimulasi ekonomi besar di daerah-daerah tetapi terjadi juga kasus-kasus kerusakan lingkungan dan perampasan tanah. Pada akhir workshop, para peserta sepakat membentuk kelompok kerja IGCN khusus masalah bisnis dan HAM. Sekilas tentang IGCN IGCN merupakan bagian dari United Nations Global Compact yang diluncurkan atas inisiatif Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada tanggal 26 Juli 2000 sebagai gerakan sukarela dari para pemimpin perusahaan, lembaga akademis, dan LSM yang berkomitmen untuk menerapkan 10 Prinsip Global Compact. 10 prinsip Global Compact Sepuluh Prinsip Global Compact PBB meliputi: Hak Asasi Manusia (HAM) Bisnis harus mendukung serta menghormati perlindungan internasional yang ada dalam deklarasi HAM; Memastikan mereka tidak berkolaborasi dalam penyalahgunaan HAM. Ketenagakerjaan Bisnis seharusnya mendukung kebebasan dalam berserikat dan mengenalkan secara efektif hak tawar kolektif; Mereduksi semua bentuk yang mengintimidasi pekerja; Penghapusan secara efektif pekerja anak; Menghapuskan diskriminasi pekerja anak dan profesi. Lingkungan Bisnis harus mendukung pendekatan preventif yang mengancam lingkungan hidup. Mengambil langkah-langkah inisiatif untuk memromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih luas; Mendukung pembangunan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan. Anti Korupsi 1. Bisnis harus bekerja melawan segala bentuk korupsi termasuk pemerasan dan penyuapan.

igcn dini

BISNIS dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) kerap dipertentangkan; bisnis dituduh memberi dampak negatif terhadap HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti perampasan tanah hak ulayat dan pencemaran lingkungan telah banyak menghiasi halaman media massa, terutama dalam dekade terakhir ini dimana informasi lebih bebas dipublikasikan.

Perusahaan yang mengejar profit belaka kadang mengerahkan segala upaya termasuk hal-hal yang melanggar hukum maupun etika. Maka kesadaran akan perlunya penghormatan terhadap HAM mutlak didorong ke permukaan agar menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan setiap institusi bisnis. Bisnis seharusnya menyadari bahwa pada akhirnya penghormatan pada HAM bukan sekedar kewajiban tetapi merupakan bagian dari keberlanjutan hidup bisnis itu sendiri.

Dengan tujuan itulah, maka Indonesia Global Compact Network (IGCN) berketetapan menyelenggarakan dua hari workshop tentang Bussiness and Human Rights tanggal 24-25 Februari 2015 di PPM Manajemen, Menteng, Jakarta Pusat

bisnis n HAM feb 15
President IGCN YW Yunardy memberi sambutan sekaligus pengarahan mengapa seminar-workshop penting bertema Bussiness and Human Rights ini digelar bersama Oxfam Novib, Oxfam Indonesia, IGCN. (Royani Lim/Sesawi.Net0

Seperti dikemukakan oleh Presiden IGCN, YW Junardy kepada Sesawi.Net, “Tujuan workshop ini untuk meningkatkan kesadaran perusahaan, akademia, dan juga CSO (civil society organization) tentang tanggungjawab kita untuk menghormati HAM dalam kegiatan organisasi kita masing-masing. Diharapkan juga terbangun kapasitas dan kerjasama di antara para peserta khususnya anggota IGCN untuk bersama meneguhkan dan mengadakan aksi ke arah tersebut.”

Kerjasama lintas organisasi

Workshop tentang Bisnis dan HAM ini merupakan projek bersama Oxfam Novib, Oxfam Amerika di Indonesia, Shift Belanda, IGCN, dan UN Global Compact Network Belanda. IGCN dan Oxfam Indonesia bertindak sebagai penyelenggara lokal. Program ini ditujukan ke empat negara yaitu Indonesia, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki.

Indonesia beruntung menjadi negara tempat penyelenggaraan workshop pertama.

bisnis n HAM feb 15 Gene
Gine Zwart dari Oxfam Novib Belanda.
bisnis n HAM feb 15 narasumber
David Vermijs dari Shift Belanda yang bertindak sebagai moderator dan fasilitator sepanjang dua hari seminar-workshop bertema Bussiness and Human Rights yang diselenggarakan IGCN, Oxfam Indonesia, Oxfam Novib di Jakarta, 24-25 Februari 2015. (Royani Lim/Sesawi.Net0

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nestle, Unilever, Martha Tilaar, Asian Pulp and Paper dari Sinarmas Group, Riau Pulp and Paper, tetapi juga berbagai CSO di antaranya KPAI, Elsam, YKAI, Koalisi Rakyat untuk Ha katas Air (KRUHA), Perkumpulan Prakarsa, Delta Dunia, KADIN, Indonesian Human Rights Committer for Social Justice (IHCS), RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil),  United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Yayasan Bhumiksara, serta akademisi dari UI, Binus, dan PPM.

Kehadiran institusi-institusi berpengaruh yang diwakili oleh pimpinan level menengah ke atas ini menunjukkan keseriusan lembaga untuk mengetahui lebih lanjut tentang korelasi antara praktik HAM dan kegiatan serta kebijakan menjalankan roda bisnis. Total hadir 66 orang terdiri dari 29 orang bisnis, 29 orang CSO, 7 akademisi dan satu perkawilan dari Kedubes Belanda di Jakarta.

Keberagaman latar belakang ini membuat diskusi menjadi hidup dengan aneka perspektif pada hari pertama. Tampak para peserta antusias memberikan pandangan dalam diskusi-diskusi kelompok dan pleno.

Pada hari kedua, dibahas topik khusus tentang hak atas air dan hak yang berkaitan dengan lahan. Kedua masalah ini sangat relevan untuk Indonesia yang di satu sisi bisnis agribisnis yang berkembang pesat membawa stimulasi ekonomi besar di daerah-daerah tetapi terjadi juga kasus-kasus kerusakan lingkungan dan perampasan tanah.

Pada akhir workshop, para peserta sepakat membentuk kelompok kerja IGCN khusus masalah bisnis dan HAM.

bisnis n HAM feb 15 peserta aktif
Harry Pramono dari Rajawali Corp memberi wawasannya tentang praktik HAM dalam dunia korporasi bisnis. (Royani Lim/Sesawi.Net0

Sekilas tentang IGCN
IGCN merupakan bagian dari United Nations Global Compact yang diluncurkan atas inisiatif Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada tanggal 26 Juli 2000 sebagai gerakan sukarela dari para pemimpin perusahaan, lembaga akademis, dan LSM yang berkomitmen untuk menerapkan 10 Prinsip Global Compact.

10 prinsip Global Compact
Sepuluh Prinsip Global Compact PBB meliputi:

Hak Asasi Manusia (HAM)

  1. Bisnis harus mendukung serta menghormati perlindungan internasional yang ada dalam deklarasi HAM;
  2. Memastikan mereka tidak berkolaborasi dalam penyalahgunaan HAM.

Ketenagakerjaan

  1. Bisnis seharusnya mendukung kebebasan dalam berserikat dan mengenalkan secara efektif hak tawar kolektif;
  2. Mereduksi semua bentuk yang mengintimidasi pekerja;
  3. Penghapusan secara efektif pekerja anak;
  4. Menghapuskan diskriminasi pekerja anak dan profesi.

Lingkungan

  1. Bisnis harus mendukung pendekatan preventif yang mengancam lingkungan hidup.
  2. Mengambil langkah-langkah inisiatif untuk memromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih luas;
  3. Mendukung pembangunan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.

Anti Korupsi
1. Bisnis harus bekerja melawan segala bentuk korupsi termasuk pemerasan dan penyuapan.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply